Kereta Api Aceh tidak Prioritas

* Butuh Rp 900 M Dikucurkan Rp 100 M

* Juga tak Masuk Proyek Strategis Nasional

BANDA ACEH - Pemerintah Pusat dinilai tidak serius melanjutkan pembangunan jalur rel kereta api rute Lhokseumawe-Bireuen. Pasalnya, tahun ini, dari dana Rp 900 miliar yang dibutuhkan untuk melanjutkan proyek tersebut, Pusat hanya mengucurkan dana Rp 100 miliar. Anggaran itu sangat kecil dibanding tahun 2015 yang mencapai Rp 795 miliar.

Penilaian itu disampaikan Wakil Ketua I DPRA, Sulaiman Abda, kepada Serambi, Rabu (9/3), usai meninjau pembangunan rel kereta api rute Krueng Mane-Kutablang. Ia menambahkan, selain karena mengalokasikan anggaran yang sangat kecil, ketidakseriusan pusat dalam proyek ini juga terlihat karena proyek kereta api ini tak masuk dalam proyek strategis nasional.

“Kalau cuma segitu (Rp 100 miliar) anggarannya, kita perkirakan target Presiden Jokowi untuk mengoperasikan kereta api rute Lhokseumawe-Bireuen (45 kilometer) pada akhir 2019, bisa tidak tercapai atau gagal,” kata Sulaiman Abda.

Ia menjelaskan, pada 2015, Pusat mengucurkan dana Rp 795 miliar untuk kelanjutan pembangunan badan jalan rel kereta api Aceh dari Krueng Mane-Bireuen. Dana itu digunakan untuk pembangunan 15 Km badan jalan rel kereta api, dan pemasangan rel sepanjang 5,6 Km. Sedangkan yang belum dipasang rel sepanjang 10 Km lagi.

Karena itu, kata Sulaiman, dana Rp 100 miliar yang dikucurkan tahun ini tidak cukup untuk menyelesaikan pemasangan rel kereta api sepanjang 10 Km, beberapa jembatan kereta api, serta untuk pembagunan underpass di beberapa tempat yang rel kereta apinya melintasi jalan desa, jalan kecamatan dan kabupaten.

Politisi Partai Golkar itu menilai, pengurangan anggaran untuk proyek kereta api Aceh oleh Menteri Perhubungan, sangat melukai masyarakat Aceh. Karena, Presiden Jokowi dalam kunjungan kerjanya tahun lalu ke Lhokseumawe, berjanji akan menyelesaikan proyek jalur rel kereta api rute Lhokseumawe-Bireuen sepanjang 54 Km, pada akhir 2019.

DPRA, kata Sulaiman, dalam waktu dekat akan menemui Menteri Perhubungan dan Wakil Presiden, untuk mempertanyakan kenapa proyek kereta api Aceh yang sudah dipacu kembali pada 2015, tapi anggaran yang disediakan tahun ini sangat minim. Pengurangan anggaran itu, katanya lagi, sangat tidak adil dan mencerminkan sikap mendiskreditkan Aceh.

Sebab, proyek kereta api Aceh dimasukkan ke dalam jalan Kereta Api Trans Sumatera, dan sudah masuk blue print Bappenas. “Tapi kenapa, dalam Perpres Nomor 3 tahun 2016, tentang penetapan proyek strategis nasional, tidak dimasukkan, lalu anggarannya pun dikurangi sangat besar,” demikian Sulaiman.

Koordinator Teknis Satker Kereta Api Aceh, Mustafa didampingi Kasie Kereta Api, Aulia, kepada Serambi mengatakan, pihaknya tak bisa menjelaskan penyebab menurunnya anggaran proyek kereta api Aceh tahun ini. Sesuai jadwal, kata Mustafa, proyek ini direncanakan rampung pada akhir 2019 nanti.

Sementara anggaran Rp 100 miliar yang dialokasikan tahun ini, kata Mustafa, digunakan untuk membangun tiga unit jembatan kereta api di lintasan Krueng Mane (Aceh Utara) ke Kutablang (Bireuen), membangun box culvert, serta underpass pada badan jalan yang dilintasi jalur rel kereta api. Selain itu, sampai saat ini masih ada 12 Km lagi tanah yang belum dibebaskan untuk pembangunan rel kereta api tersebut.

Lintasan kereta api di Aceh, tambah Aulia, semuanya menggunakan underpass, baik di jalan desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional. “Jadi, kapan pun kereta api melintas pada jalur itu, kenderaan masyarakat tidak perlu berhenti menunggu kereta api lewat. Inilah kelebihan proyek kereta api di Aceh dibanding daerah lain,” kata Aulia.(her)

sumber : aceh.tribunnews.com

Tweet